MatakitaNews.com, Pesisir Barat-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan 13 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua I Mad Muhizar bersama Wakil Ketua II M. Amin Basri. Agenda ini menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
Juru Bicara Banggar DPRD Pesisir Barat, Eliya Triskopa, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satu sorotan utama adalah capaian kemantapan jalan yang dinilai belum optimal. Hingga akhir 2025, realisasi baru mencapai 44,52 persen dari target 45 persen atau sekitar 98,93 persen dari indikator kinerja.
Dalam proses pembacaan rekomendasi, sempat terjadi interupsi dari anggota DPRD Riza Fahlevi yang mengingatkan agar penggunaan bahasa Lampung dilakukan secara konsisten sesuai instruksi gubernur.
"Kami ingatkan karena di awal menggunakan bahasa Lampung, maka sampai selesai dibacakan harus menggunakan bahasa Lampung, jangan setengah-setengah," tegasnya.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti persoalan pembayaran honorer PPPK paruh waktu yang belum sepenuhnya terealisasi. Banggar merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti kekurangan pembayaran selama dua bulan pada tahun 2025.
Rekomendasi lainnya mencakup optimalisasi anggaran pemeliharaan kendaraan dinas agar lebih efektif serta pembenahan pengelolaan sektor pariwisata yang dinilai belum maksimal.
"Perlu adanya pembenahan terhadap pengelolaan sektor pariwisata agar lebih optimal," ujar Eliya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan DPRD. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.
"Terima kasih atas rekomendasi, kritik, dan catatan yang telah disampaikan demi perbaikan pembangunan ke depan," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan memberi perhatian khusus pada sejumlah isu strategis, di antaranya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan belanja PPPK paruh waktu, serta penguatan pengawasan dan pemeliharaan aset daerah.
Selain itu, Pemkab juga akan fokus pada peningkatan kualitas dokumen LKPJ, penguatan sektor infrastruktur dan tata ruang, serta pembenahan sektor pariwisata, mulai dari perizinan, promosi hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah daerah juga akan mendorong optimalisasi sektor ketahanan pangan, pelayanan publik, dan pelayanan sosial sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
