MatakitaNews.com, Pesisir Barat –Dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sekitar Rp158 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut berpotensi menunda sejumlah program prioritas pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat, Aliyudiem, menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan kepada pemerintah daerah agar mengajukan pinjaman sebesar Rp50 miliar kepada bank daerah guna menutupi kekurangan anggaran.
"Untuk menutupi kekurangan itu, kami Komisi I DPRD Pesisir Barat mengusulkan agar pemerintah daerah mengajukan pinjaman sebesar Rp50 miliar,” ungkap Aliyudiem usai rapat Paripurna Ranperda APBD Tahun 2026, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil. Berdasarkan perhitungan, APBD Pesisir Barat tahun 2026 direncanakan sebesar Rp780 miliar, namun target realistis yang dapat dicapai hanya sekitar Rp640 miliar.
Dari jumlah itu, lebih dari 60 persen atau sekitar Rp450 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk Dana Desa sebesar Rp81 miliar.
"Belum lagi program mandatori dari pusat ataupun provinsi yang wajib dilaksanakan. Sehingga kecil sekali ruang untuk kegiatan lainnya, termasuk belanja modal,"jelasnya.
Salah satu dampak langsung dari efisiensi anggaran ini adalah pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) ASN, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kedisiplinan pegawai.
"Dengan adanya pemotongan Tukin tersebut, kami khawatir akan berdampak pada kedisiplinan ASN. Maka kami menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar melakukan pinjaman kepada pihak ketiga," tambahnya.
Pinjaman tersebut, lanjut Aliyudiem, akan difokuskan untuk melaksanakan program mandatori dan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa rencana pinjaman ini telah melalui kajian dan perhitungan yang matang, termasuk skema pengembalian.
"Karena saat ini jika kita tidak melakukan pinjaman, otomatis tahun depan tidak akan ada pembangunan," ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebut kondisi irigasi Way Laay kanan yang saat ini jebol di empat titik, padahal saluran tersebut mengairi lebih dari 1.000 hektare lahan sawah di lima pekon.
"Ini contoh nyata di depan mata. Kalau kita tidak melakukan pinjaman, kebutuhan masyarakat seperti ini tidak bisa dilaksanakan,” bebernya.
Aliyudiem menegaskan bahwa Komisi I DPRD Pesisir Barat sepakat untuk menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar melakukan pinjaman demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami Komisi I DPRD Pesisir Barat sepakat menyarankan pinjaman ini demi masyarakat,” tandasnya.
