 |
| Koordinator LDS Pesisir Barat, Heri Kiswanto. |
MataKita.com, Lampung- Ada beberapa harapan di Kabupaten Pesisir Barat yang ingin diungkapkan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang akan dilantik esok.
Koordinator Lampung Democracy Studies Heri Kiswanto S.Sos.I mengatakan, anggota DPRD periode 2024-2029 harus membuktikan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
" DPRD Kabupaten Pesisir Barat periode 2024-2029, parlemen periode baru harus bisa menjadi cerminan evaluasi untuk memperbaiki kinerja parlemen di masa mendatang," kata Heri, Minggu 18 Agustus 2024.
Karena itu, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang akan dilantik harus bisa membuktikan diri lebih baik dan berpihak kepada rakyat, sehingga krisis kepercayaan dan kredibilitas terhadap anggota parlemen tidak semakin terkikis dan habis.
Heri juga mengatakan, harapan besar berada di pundak 25 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan titipan amanah besar untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan rasa keadilan serta memperjuangkan segala aspirasi seluruh rakyat khususnya di Kabupaten Pesisir Barat tercinta ini.
"Semoga masih ada harapan rakyat kepada para wakil rakyat di parlemen untuk memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok atau partainya semata," katanya.
apa yang disampaikan itu diharapkan dapat lebih memberikan motivasi anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
"Saya juga punya harapan besar agar anggota DPR Kabupaten Pesisir Barat yang baru benar-benar dapat melaksanakan 3 fungsi besar sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susduk MPR-RI, DPR-RI, DPD dan DPRD, yakni fungsi legislasi, budget (anggaran) dan pengawasan (controlling) terhadap kinerja eksekutif. Serta memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan bangsa, bukan terjebak pada ketidak dewasaan dalam berpolitik,"ujarnya Heri.
harapannya kepada wakil rakyat hendaknya tulus mendengarkan aspirasi rakyat, melayani rakyat sepenuh hati, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Misalnya ketika terjadi kasus komersialisasi KTP, KK,SKCK dan berbagai pelayanan kepada masyarakat, hendaknya bisa menyadap persoalan itu untuk dicarikan solusi terbaik, agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
ternyata kemiskinan dan anak yang tidak sekolah masih cukup banyak, dan itu harus menjadi tekat bersama agar segera berkurang dan semua harus sekolah. Karena itu Dewan harus rajin jalan-jalan ke Desa-desa, dan jangan hanya waktu kampanye dulu saja sering turun, sehingga benar-benar mengerti dan dapat berpikir bagaimana mencari solusi apa yang dibutuhkan rakyat.
"Saya masih melihat adanya ketidak merataan pembangunan hingga ke Desa terpencil banyak yang miskin dan sekolah, sehingga jika mereka turun, nantinya bersama pemerintah bisa memberdayakan mereka, jika perlu juga mendampingi mereka sampai berhasil."ujarnya.
Ada hal lain lagi soal banyaknya guru sukarelawan (sukwan) yang terkadang dipekerjakan oleh guru yang PNS, dipaksa masuk full dengan beban banyak jam mengajar. Tanpa merasa bersalah mereka yang sudah PNS malah lebih banyak memberikan beban kepada guru sukwan, sementara dirinya senang dengan gaji yang diterimah penuh setiap bulannya. Karena itu komisi yang membidangi pendidikan nantinya juga bisa melakukan kontrol terkait fenomena yang betul-betul terjadi dibawah.
